Minahasa Utara, www.inspirasikawanua.com — Komitmen pengawasan terhadap dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan permasalahan rakyat umum lainnya di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi Utara, mendapat dukungan penuh dari Bob Hasan.
Selain menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI dan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan yang juga merupakan Ketua Umum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Koordinator ARUN Wilayah Indonesia Timur, Johan Noldy Awuy.
Dukungan tersebut diberikan dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan terhadap berbagai dugaan penyimpangan anggaran dan praktik KKN dan permasalahan rakyat umum lainnya di wilayah Indonesia Timur, terlebih di Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Minahasa Utara.
Atas kepercayaan tersebut, Johan Noldy Awuy menyampaikan apresiasi sekaligus menegaskan kesiapannya untuk menjalankan amanah organisasi secara konsisten dan bertanggung jawab. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah bergabung bersama ARUN sejak tahun 2016, sehingga memiliki pengalaman panjang dalam kerja-kerja advokasi dan pengawasan.
“Sudah kurang lebih 10 tahun saya bersama ARUN sejak 2016. Ini bukan waktu yang singkat, dan menjadi tanggung jawab besar bagi saya untuk terus konsisten melakukan pengawasan, khususnya terhadap dugaan praktik KKN di wilayah Indonesia Timur,” ungkap Awuy.
Ia menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan organisasi menjadi motivasi untuk semakin aktif mengawal kepentingan masyarakat, terutama dalam memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan dan tidak menyimpang.
“Kepercayaan ini tentu menjadi dorongan moral bagi saya untuk bekerja lebih maksimal. Kami di ARUN akan terus hadir melakukan pengawasan, termasuk di Sulawesi Utara dan Minahasa Utara, agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Awuy menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung upaya pengawasan tersebut. Menurutnya, partisipasi publik sangat dibutuhkan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
“Pengawasan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Perlu keterlibatan masyarakat agar setiap dugaan penyimpangan bisa diungkap secara terbuka dan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,” tambahnya.
Dengan dukungan dari pimpinan pusat ARUN, diharapkan upaya pengawasan terhadap dugaan KKN dan permasalahan menyangkut masyarakat umum lainya di wilayah Indonesia Timur dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya di Sulawesi Utara. (Josua)
