Manado, www.inspirasikawanua.com – Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama KPK RI dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Wisma Negara Bumi Beringin, Kota Manado, hari ini. Acara penting ini menjadi wadah strategis bagi KPK RI dan pemerintah daerah se-Sulawesi Utara untuk memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan KPK RI dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Selain membahas optimalisasi pelayanan publik, pertemuan ini juga menyoroti transformasi di bidang pertanahan dan tata ruang sebagai langkah krusial untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus menyatakan, “Kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan KPK RI adalah kunci untuk memberantas korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di semua sektor.”
Sebagai langkah konkret, diluncurkan Program Optimalisasi Pemanfaatan Tanah dan Ruang yang bertujuan untuk menjamin tata kelola yang transparan, bebas korupsi, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk berbagai permasalahan terkait pertanahan dan tata ruang yang seringkali menjadi celah terjadinya praktik korupsi.
Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., turut menandatangani komitmen bersama pencegahan korupsi dalam agenda tersebut. Beliau menegaskan komitmennya untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang. “Kami berkomitmen untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” ujarnya.
Selain itu, Bupati Franky Donny Wongkar juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan akan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. “Kami akan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi untuk mempermudah proses perizinan dan mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi,” tambahnya.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng; Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto; para kepala daerah se-Sulawesi Utara; pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara; serta para Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Utara.
Bupati Minahasa Selatan turut didampingi oleh Sekretaris Daerah, Glady Nova Linda Kawatu, S.H., M.Si.; Inspektur Daerah, Hendra Pandeynuwu, S.E., M.M., CGCAE.; Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Melky Manus, S.STP.; serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Drs. James Tombokan. Kehadiran para pejabat penting ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mendukung upaya pencegahan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan.
Dengan adanya komitmen bersama ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Utara dapat bersinergi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. (Fanly)
