Minsel, www.inspirasikawanua.com – Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dengan meninjau langsung pelaksanaan pemeriksaan interim LKPD Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Peninjauan ini dilaksanakan di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan, Senin (2/3/2026).
Dalam kunjungannya, Bupati Franky Donny Wongkar menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terhadap seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI. Langkah ini, menurutnya, adalah wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan good governance melalui pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Kami sangat mendukung pemeriksaan ini. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, kita bisa memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat Minahasa Selatan,” ujar Bupati Franky Donny Wongkar.
Pemeriksaan interim ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian intern serta meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan. Tujuannya adalah agar opini atas LKPD Kabupaten Minahasa Selatan dapat dipertahankan, atau bahkan ditingkatkan, pada tahun-tahun mendatang.
Bupati juga menekankan pentingnya kerja sama dari seluruh perangkat daerah dalam menyukseskan proses pemeriksaan ini. “Saya instruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk memberikan dukungan penuh, menyiapkan dan menyampaikan data, dokumen, dan informasi yang dibutuhkan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Franky Donny Wongkar didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Glady Kawatu, S.H., M.Si., beserta jajaran terkait. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berharap, dengan adanya pemeriksaan yang komprehensif dari BPK RI, pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik dan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (Fanly)
