Minahasa Utara, www.inspirasikawanua.com – Buntut salah satu penjabat Hukum Tua di Minahasa Utara (Minut) yang saat ini bermasalah dengan hukum terkait pengelolaan Dana Desa, maka Komisi I DPRD Sulut turun ke Kabupaten Minut guna melakukan fungsi pengawasan terkait masalah tersebut.
Fabian Kaloh anggota Komisi I DPRD Sulut dari dapil Minut Bitung mangatakan pihaknya saat ini turun lapangan dan mencari tau permasalahan terkait Penjabat Hukum Tua yang bermasalah tersebut.
“Dan ternyata kenapa bisa begitu, ternyata Dana Desa tersebut dikelola oleh oknum penjabat Hukum Tua tersebut sendiri, tanpa melibatkan perangkat desanya. Ini juga buntut minimnya pengawasan dan pendampingan,” ujar Kaloh.
Ditambahkan, harusnya harus ada pendampingan extra dari Dinsos PMD dan Inspektorat jika ada sedikit melenceng bisa langsung diperbaiki.
“Saat ini memang ada pendamping desa, tetapi mereka juga sifatnya kordinatif. Mereka tidak bisa diperintah oleh Dinas terkait, jadi pendampingan extra untuk setiap desa perlu dilakukan agar pengelolaan Dana Desanya bisa tepat sasaran,” beber Kaloh sembari menambahkan jika pihaknya berharap dana desa yang besar ini bisa efektif di desa dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. (Josua)
