Minsel, www.inspirasikawanua.com Senin (29/6/2026) – Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., menghadiri secara langsung Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD, Kecamatan Amurang Barat. Acara yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Stefanus D. N. Lumowa, S.E., didampingi Wakil Ketua DPRD, Paulman Stevanus Runtuwene, S.T., menjadi momentum penting dalam upaya bersama memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan ini mengusung agenda utama Pembicaraan Tingkat Kedua terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2025. Sebagai momen yang sangat dinantikan setiap tahun, pertemuan ini bukan hanya sekadar proses formal, melainkan wujud nyata dari tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan sebaik-baiknya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Franky Donny Wongkar menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh anggota DPRD, khususnya kepada Badan Anggaran yang telah melakukan pembahasan dengan sangat konstruktif dan penuh tanggung jawab. “Kami sangat menghargai setiap upaya yang dilakukan oleh DPRD dalam mengawal pelaksanaan APBD tahun lalu. Setiap saran dan masukan yang diberikan tidak hanya dilihat sebagai umpan balik, melainkan sebagai dasar penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan selaras dengan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Bupati dengan penuh semangat.
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sendiri telah menunjukkan perkembangan yang positif, dimana berbagai program pembangunan dan pelayanan publik berhasil dijalankan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan raya, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat di seluruh kecamatan di Minahasa Selatan.
Untuk memperkuat lebih jauh tata kelola keuangan daerah yang sudah menunjukkan kemajuan signifikan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan juga telah menyusun rencana aksi yang komprehensif. Rencana tersebut mencakup beberapa poin krusial, antara lain penguatan sistem pengendalian intern yang lebih ketat, percepatan tindak lanjut atas setiap temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga terkait, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani pengelolaan keuangan daerah.
“Salah satu target utama kami adalah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah kami capai beberapa tahun terakhir. Namun bukan hanya itu, kami juga berkomitmen untuk mendorong profesionalisme seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengoptimalkan pelayanan publik dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan secara menyeluruh,” jelas Bupati Franky Donny Wongkar.
Tak hanya dihadiri oleh unsur eksekutif dan legislatif daerah, Rapat Paripurna tersebut juga turut dihadiri oleh segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Minahasa Selatan sebagai bentuk dukungan dan sinergi antar lembaga. Di antaranya AKP Noldy Pandensolang, Kepala Bagian Perencanaan yang mewakili Kepala Kepolisian Resor Minahasa Selatan; Yudi Adiyansah, S.H., M.H., Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan; serta Kapten Infanteri Hisyam Jambi, Danramil 1302-17 Motoling yang mewakili Dandim 1302 Minahasa.
Selain itu, hadir pula para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, seluruh Camat dari berbagai kecamatan di Minahasa Selatan, serta segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang turut berperan aktif dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kehadiran berbagai unsur ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga saja, melainkan kolaborasi dari seluruh komponen masyarakat dan lembaga terkait.
Ketua DPRD Stefanus D. N. Lumowa, S.E., dalam pidatonya menyampaikan bahwa proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah. “Kami sebagai wakil rakyat memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Melalui pembahasan yang mendalam dan konstruktif ini, kami yakin bahwa pengelolaan keuangan daerah di Minahasa Selatan akan semakin baik dan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Paulman Stevanus Runtuwene, S.T., menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan yang ketat terhadap pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun oleh pemerintah daerah. “Kita tidak hanya berhenti pada tahap pembahasan dan kesepakatan, namun juga akan memastikan bahwa setiap langkah yang direncanakan benar-benar terealisasi dengan baik dan memberikan dampak positif yang diharapkan,” jelasnya.
Dengan berlangsungnya Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2025 ini, diharapkan dapat menjadi batu loncatan bagi perkembangan lebih lanjut di Kabupaten Minahasa Selatan. Semua pihak berkomitmen untuk terus bekerja sama guna mewujudkan daerah yang makmur, sejahtera, dan dikelola dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip good governance.
Masyarakat Minahasa Selatan sendiri diharapkan dapat terus memberikan dukungan serta pemantauan terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah, sehingga setiap upaya yang dilakukan benar-benar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan bersama. (Fanly)
