Manado, www.inspirasikawanua.com – Persoalan Aturan Pajak dan Restribusi Daerah di Kota Manado mendapat perhatian serius dari pihak legislatif.
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pajak dan Retribusi DPRD Kota Manado bersama Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota Manado terkait langsung menggodok serta mengkaji hal-hal menyangkut pajak dan retribusi tersebut dalam rapat yang digelar, Senin (6/2/2023), di Ruang Sidang DPRD Manado.
Adapun ketujuh PD terkait yakni Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perhubungan (Dishub), Perumahan Pemukiman (Perkim), PTSP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR), Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Lingkungan Hidup.
Ketua Pansus Hengky Kawalo langsung menyoroti Naskah akademik yang sudah ada dan masih perlu pembahasan mendalam agar dapat dipertanggungjawabkan ke masyarakat.
“Di dalam rancangan berdasarkan naskah akademik, harus diperjelas jasa-jasa apa saja dan kemudian itu jadi bagian untuk dikelola oleh Bapenda,” ujar Kawalo.
Dia juga menyinggung soal Dishub yang mengawal jasa perparkiran, Dinkes ke RSUD serta Rumah Sakit Gigi dan Mulut, Perkim untuk rumah susun sewa atau Disnaker terhadap tenaga kerja asing wajib jelas tergambar.
“Ada pula DLH, penting mengedepankan kondisi atas berlakunya retribusi kebersihan,” jelasnya.
Anggota pansus Franklin Sinjal yang minta pola jelas dipaparkan secara detail, sebagai pertanggungjawaban ke warga.
“Kita meminta gambaran jelas di sini terhadap pajak dan retribusi, dimana itu harus sesuai naskah akademik,” ungkapnya.
Rapat ini juga dihadiri, Wakil Ketua DPRD Manado Nortje Van Bone, Asisten III Pemkot Manado, sejumlah kadis, Bagian Hukum Pemkot Manado dan PD Pasar Manado. (*/Liputan Khusus)
