Minahasa Utara, www.inspirasikawanua.com – Progres proyek revitalisasi sekolah di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) diduga kuat sarat manipulasi. Dugaan ini mencuat setelah investigasi media serta penelusuran sejumlah sumber yang mengungkap indikasi rekayasa progres pekerjaan proyek demi ingin mendapatkan lagi proyek revitalisasi lanjutan yang nilainya diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.
Diketahui, proyek revitalisasi sebelumnya yang di terima di tahun 2025 mencakup 17 sekolah dari jenjang SD hingga SMP, di Minahasa Utara. Total anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat mencapai Rp11.837.862.598. Namun, proyek ini kini menjadi sorotan serius aparat penegak hukum.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, proyek revitalisasi tersebut saat ini sedang ditangani Polda Sulawesi Utara, menyusul adanya dugaan permintaan jatah 10 persen oleh seorang oknum yang dikenal dengan sapaan “Opung”.
Berbagai persoalan yang muncul sejak awal pelaksanaan proyek pada tahun 2025 menimbulkan keresahan publik. Masyarakat pun mendesak Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), agar lebih teliti dan mengevaluasi kembali pemberian bantuan revitalisasi di Kabupaten Minahasa Utara.
Pasalnya, proyek tersebut dinilai bermasalah dan diduga menjadi ajang mencari keuntungan pribadi oleh oknum-oknum tertentu.
Sementara itu, Johan Awuy, Koordinator Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Wilayah Indonesia Timur, yang juga bertindak sebagai pelapor dalam kasus ini, kembali mendatangi Mapolda Sulut, Jumat 6 Februari 2026, untuk mengawal langsung laporan yang telah mereka sampaikan.
Johan menegaskan bahwa pihaknya serius mengawal dugaan pengrusakan proyek di SD Negeri 2 Airmadidi serta dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek revitalisasi tersebut.
“Kami datang kembali ke Polda Sulut untuk memastikan laporan kami benar-benar ditindaklanjuti. Ini menyangkut uang negara dan hak anak-anak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Kami tidak ingin proyek pendidikan justru dirusak oleh kepentingan oknum tertentu,” tegas Johan Awuy.
Ia juga meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan transparan, serta mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat tanpa pandang bulu.
“Kami berharap Polda Sulut mengungkap siapa saja yang bermain di balik proyek ini. Jangan sampai ada pembiaran, karena ini bisa menjadi preseden buruk bagi program pendidikan nasional,” tambahnya.
Johan Awuy memastikan ARUN akan terus mengawal kasus ini hingga ada kepastian hukum, sekaligus mendorong pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek revitalisasi sekolah di Minahasa Utara agar tidak kembali menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari. (Josua)
