Minsel, www.inspirasikawanua.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dengan menyambut kedatangan Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Utara. Kedatangan tim ini dalam rangka Entry Meeting Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2025, yang menandai dimulainya audit lapangan secara mendalam selama 30 hari ke depan.
Bertempat di Kantor Bupati Minahasa Selatan, acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Franky Donny Wongkar, S.H., dan Wakil Bupati Brigjen TNI (Purn.) Theodorus Kawatu, S.I.P., beserta jajaran pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintah kabupaten. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan dan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan yang akan dilakukan.
Bupati Franky Donny Wongkar dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI atas bimbingan dan dukungan yang berkelanjutan selama ini. Ia menekankan bahwa sinergi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan BPK RI telah membuahkan hasil yang positif, yaitu capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 9 kali berturut-turut, termasuk atas LKPD Tahun Anggaran 2024.
“Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan bimbingan dari BPK RI selama ini. Opini WTP yang telah kita raih sebanyak 9 kali berturut-turut adalah bukti nyata komitmen kita bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Bupati Franky.
Lebih lanjut, Bupati Franky menegaskan komitmen seluruh jajarannya untuk bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung. Ia berharap, dengan kerja sama yang baik, Kabupaten Minahasa Selatan dapat kembali meraih opini WTP untuk yang ke-10 kalinya.
Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Anindyarsa Dwiangga, menyampaikan bahwa pemeriksaan terinci ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan LKPD oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan beberapa waktu lalu. Timnya akan melakukan pemeriksaan secara profesional dan independen untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami akan bekerja secara profesional dan independen untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap LKPD Kabupaten Minahasa Selatan. Kami berharap, hasil pemeriksaan ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola keuangan daerah di masa mendatang,” kata Anindyarsa.
Dengan dimulainya pemeriksaan terinci ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berharap dapat mempertahankan tren positif dalam pengelolaan keuangan daerah dan terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat. Opini WTP bukan hanya sekadar predikat, tetapi juga merupakan cerminan dari komitmen dan kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (Fanly)
