Minsel, www.inspirasikawanua.com – Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., baru-baru ini menutup Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang berlangsung di Ballroom Villa Sutan Raja, Amurang. Acara ini menyoroti pentingnya akuntabilitas pengelolaan dana desa dan penguatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dalam pidatonya, Bupati Wongkar menekankan bahwa pengelolaan dana desa yang disiplin, transparan, dan akuntabel adalah kunci untuk mencapai dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa. “Dana desa adalah bentuk nyata dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan dari tingkat desa. Pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya sekadar memenuhi persyaratan administrasi,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan juga menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pengawasan pengelolaan dana desa melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) diimplementasikan sebagai bentuk pendampingan, edukasi hukum, serta monitoring tata kelola keuangan dan aset desa. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan dana desa digunakan sesuai peruntukannya.
Selain fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, Bupati Wongkar juga menekankan pentingnya pemanfaatan dana desa untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi strategi utama dalam menciptakan ekosistem ekonomi desa yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan.
“Koperasi diharapkan menjadi wadah ekonomi produktif yang mampu mendukung distribusi hasil produksi, akses permodalan, penguatan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal desa,” jelas Bupati Wongkar. Dengan sinergi antara pemerintah desa, koperasi, dan BUMDes, diharapkan masyarakat desa dapat merasakan manfaat ekonomi yang lebih besar.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda, Drs. Benny V. J. Lumingkewas; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Drs. Efer Poluakan; Inspektur, Fransye Hendra Pandeynuwu, S.E., M.M., CGCAE.; para Camat; serta jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, para Hukum Tua, dan Perangkat Desa se-Kabupaten Minahasa Selatan.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh elemen pemerintahan desa dapat semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan pemanfaatan dana desa yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat. (Fanly)
