SULAWESI UTARA, www.inspirasikawanua.com — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Sulawesi Utara menegaskan bahwa penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Kabupaten Minahasa, dan Kota Tomohon tidak melanggar aturan organisasi partai.
Penegasan tersebut disampaikan Apler Bentian, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Golkar Sulut, mewakili Ketua DPD Golkar Sulut, Michaela E. Paruntu (MEP), sebagai tanggapan atas pemberitaan yang mempersoalkan kebijakan penunjukan Plt di tiga daerah tersebut.
Bentian menjelaskan, kebijakan tersebut bukan merupakan bentuk sanksi maupun evaluasi negatif terhadap kinerja pengurus DPD Golkar di tingkat kabupaten/kota. Menurutnya, penunjukan Plt dilakukan karena masa kepengurusan DPD Golkar di ketiga daerah tersebut telah berakhir sejak 2025.
“Ini murni karena kepengurusan DPD Partai Golkar kabupaten/kota sudah selesai sejak tahun 2025, bukan karena sanksi ataupun evaluasi negatif terhadap kinerja pengurus sebelumnya,” tegas Bentian.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus DPD Golkar Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kabupaten Minahasa, dan Kota Tomohon yang telah berjuang membesarkan partai selama masa kepengurusan mereka.
Menurut Bentian, kontribusi dan perjuangan para pengurus sebelumnya tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan Partai Golkar di Sulawesi Utara.
Lebih lanjut, Bentian menegaskan bahwa kebijakan penunjukan Plt Ketua di tiga daerah tersebut telah melalui mekanisme internal partai.
Keputusan itu, jelasnya, merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Rapat Pleno DPD Golkar Sulut pada 12 Oktober 2026 dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Dengan demikian, pihaknya membantah anggapan bahwa penunjukan Plt tersebut merupakan keputusan sepihak yang bertentangan dengan ketentuan organisasi.
Meski demikian, polemik mengenai kebijakan tersebut sebelumnya mencuat setelah Wakil Ketua Bidang Umum DPD II Golkar Sitaro, Irwan Makikama, menyampaikan kritik terhadap keputusan DPD Golkar Sulut.
Makikama menilai penunjukan Plt di tiga daerah berpotensi memengaruhi soliditas internal partai. Ia juga mempertanyakan pertimbangan terhadap capaian kepemimpinan Ketua DPD II Golkar Sitaro sebelumnya, Alfrets Ronald Takarendehang, yang menurutnya telah memberikan kontribusi terhadap perolehan suara dan kursi partai.
Makikama turut menyinggung Petunjuk Pelaksana (Juklak) tertanggal 25 April 2025 dan instruksi DPP pada 15 Mei 2025 yang disebutnya perlu menjadi perhatian dalam pengambilan keputusan organisasi.
Atas persoalan tersebut, perbedaan pandangan mengenai dasar dan mekanisme penunjukan Plt menjadi perhatian internal Partai Golkar Sulut. Penjelasan mengenai ketentuan yang menjadi dasar keputusan tersebut penting untuk memberikan kejelasan kepada kader maupun publik.
Di tengah polemik yang berkembang, Michaela E. Paruntu meminta seluruh jajaran partai tetap menjaga persatuan dan soliditas organisasi.
Bentian menyampaikan bahwa MEP mengharapkan para Plt Ketua, anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPRD kabupaten/kota, serta seluruh kader Golkar dapat terus bekerja bersama dalam menjalankan program partai.
Para anggota fraksi juga diharapkan tetap menjalankan peran sebagai perpanjangan tangan partai di lembaga legislatif, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata.
Menurutnya, seluruh jajaran Golkar perlu mengutamakan kepentingan partai di atas perbedaan pandangan internal, terlebih dalam menghadapi agenda politik mendatang.
“Ketua DPD Partai Golkar Sulut Ibu Michaela E. Paruntu meminta Plt Ketua, anggota FPG kabupaten/kota, dan seluruh kader untuk tetap solid serta bersama-sama menyukseskan program partai guna menatap kemenangan Pemilu yang sudah di depan mata,” demikian penegasan Bentian.
Ia menambahkan, konsolidasi organisasi harus menjadi prioritas agar seluruh kader dapat bergerak dalam satu barisan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Golkar.
“Rebut hati rakyat dan menangkan Partai Golkar,” menjadi pesan yang ditekankan MEP kepada seluruh kader.
Dengan adanya penjelasan DPD Golkar Sulut tersebut, publik dan kader diharapkan memperoleh gambaran mengenai alasan penunjukan Plt di tiga daerah. Di sisi lain, kejelasan dasar aturan dan pelaksanaan mekanisme organisasi tetap menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan serta soliditas internal partai. (Josua)
