72 Desa Di Sulut Berhasil Bebas Status Tertinggal Dengan Program ODSK

oleh -
Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sulut, Royke Mewoh saat diwawancarai sejumlah wartawan, Rabu (8/1/2020) siang di kawasan Megamas.

Inspirasikawanua.com – Manado, Target pemerintah provinsi Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw untuk bebas dari status Desa sangat tertinggal terus digenjot.

Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sulut, Royke Mewoh mengatakan selang 3 tahun ODSK memimpin Sulut, sebanyak 72 Desa yang berhasil keluar dari status Sangat Tertinggal.

“Diawal kepemimpinan OD-SK, provinsi Sulawesi Utara memiliki 1.506 Desa dan terdapat 84 desa yang berstatus Sangat Tertinggal. Tapi pada akhir tahun 2019 atas komitmen kerja program ODSK, sebanyak 72 desa telah berhasil keluar dari status Sangat Tertinggal, dan saat ini masih tersisa 12 desa yang tersebar dibeberapa Kabupaten yakni Kabupaten Sangihe 6 Desa Tertinggal, Kabupaten Minahasa Selatan 1 Desa, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 3 Desa dan 2 Desa Tertinggal Di Bolaang Mongondow Selatan,” ungkap Mewoh saat bertemu sejumlah wartawan, Rabu (8/1/2020) siang di Kawasan Megamas.

Dilanjutkannya, pemerintahan OD-SK terus berkomitmen untuk menghapus seluruh Desa Sangat Tertinggal di akhir periode pertama.

“Melihat komitmen kerja dari OD-SK untuk menghapus status desa tertinggal diakhir periode pertama, kami optimis hal tersebut bisa terwujud sehingga tidak akan ada lagi desa Sangat Tertinggal di Sulut,” harap Mewoh.

Menurut Mewoh, program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan dengan membentuk BUMDes bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Anggaran dana desa untuk tahun 2020 yang kucurkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1,240 trilyun untuk dibagikan pada 1.506 desa di Sulut. Diharapkan dana desa ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat Desa, dimana tentunya terlebih dahulu harus ditetapkan sesuai dengan musyawarah desa itu sendiri. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga bisa mensejahterakan,” jelasnya.

Diketahui, ada beberapa indikator untuk menentukan satu desa digolongkan miskin diantaranya dilihat dari sisi pemerintahan, kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan sampai jarak pemerintah ke pelayanan kesehatan diukur. (MaSo)

 1,596 total views,  6 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *