Manado, www.inspirasikawanua.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mulai melakukan Penilaian Kinerja tahun 2022 terhadap pelaksanaan 8 aksi konvergensi yang ada di 4 Kabupaten lokus penurunan stunting tahun 2021 di Hotel Aryaduta Manado, Kamis, (2/5/2022).
Kegiatan yang di laksanakan oleh Bappeda Provinsi Sulut ini, dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Steven Kandouw.
Adapun 4 daerah yang dimaksud yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow dan Minahasa Utara.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Steven Kandouw meminta agar data yang dibeberkan merupakan data riil dan terbaru. “Data harus presisi, dan setiap daerah diharapkan bisa membuat target harus mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat,” ujar Wagub Kandouw.
Lebih jauh, Kandouw mengatakan bahwa ini menunjukkan komitmen Pemprov untuk mensukseskan program Presiden Joko Widodo dalam penanganan stunting.
“Kita di Sulut harus mengikuti arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar penanganan stunting harus dilakukan secara komprehensif, masif dan terstruktur. Itu jadi perhatian serius pemerintah pusat, agar kita terus gelorakan upaya penurunan stunting,” ungkap Wagub Kandouw kepada wartawan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Pemprov Sulut Jenny Karouw menyebutkan data yang dinilai kali ini yakni hasil pengukuran tahun 2021.
“Hasil pengukuran di lapangan sebesar 3 persen merupakan pencapaian tahun 2021, dan target kedepannya tidak ada lagi stunting di Sulut. Target nasional adalah 14 persen, dan Sulut mentargetkan dibawah 14 persen,” imbuh Karouw.
Menurut Karouw, persoalan utama di Sulut adalah tidak adanya perhatian terhadap kesehatan dan pola asuh dari menjaga janin yang tidak diperhatikan.
“Penyebab stunting di Sulut karena pernikahan dini, melahirkan diluar nikah, kondisi lingkungan tempat tinggal serta kurangnya pengetahuan menjaga kesehatan saat mengetahui sedang hamil hingga melahirkan,” ujar Karouw.
Ditempat yang sama, Kakanwil BKKBN Sulut, Tino Tandaju menambahkan, ukuran yang digunakan saat ini merupakan data dari posyandu.
“BKKBN akan menghidupkan hastag baru yaitu Hidupkan Posyandu, turunkan stunting. Peran BKKBN di daerah akan memberikan pemahaman tentang perbaikan pola asuh keluarga,” pungkas Tandaju.
Kegiatan ini dilakukan untuk menilai aspek kinerja apa saja yang sudah baik atau yang masih perlu ditingkatkan dari setiap kabupaten lokus di wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
Juga untuk mengetahui hal inspiratif, replikatif dan inovatif dalam pelaksanaan konvergensi penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Utara;
Dan untuk memfasilitasi sharing pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh kabupaten/kota se-sulawesi utara sebagai pembelajaran dalam meningkatkan kualitas dan hasil pelaksanaan 8 aksi konvergensi; dan
Serta untuk mengapresiasi kinerja kabupaten lokus dalam upaya percepatan penurunan stunting di Sulawesi utara.
Adapun Kriteria Penilaian Kinerja Tahun 2022 saat ini terdiri dari 2 kategori yakni;
1) Kategori 8 Aksi Konvergensi, yang meliputi: Analisis Situasi, Rencana Kegiatan, Rembuk Stunting, Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa, Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Sistem Manajemen Data, Pengukuran dan Publikasi Stunting, Review Kinerja Tahunan; dan
2) Kategori “Best Performance” yang meliputi: Pameran/booth yang menampilkan hasil pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting, Video singkat yang menampilkan proses pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting, Inovasi daerah, Kemampuan penguasaan materi dalam pemaparan kepada tim penilai serta Ketepatan waktu dalam penyampaian materi. (Maycle)
