Minahasa Utara, www.inspirasikawanua.com – Kabar kurang sedap terdengar dari desa Kawiley, Kecamatan Kauditan, di Minahasa Utara (Minut), Sulut. Betapa tidak, diduga ada oknum BPD dan perangkat desa yang memanfaatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa (DD) untuk memperkaya diri dan keluarga.
“Apakah pantas istri atau suami seorang BPD dan perangkat desa terima BLT? Di sini (Kawiley) ada seperti itu. Sementara banyak warga kurang mampu di desa ini justru tidak dapat bantuan,” ungkap warga kepada sejumlah media yang meminta namanya tak dipublis.
Tidak hanya itu, ia juga menyebutkan jika beberapa nama penerima BLT ternyata masih usia produktif memiliki pekerjaan layak yang mestinya tidak layak dapat bantuan.
“Ada yang baru tamat kuliah masuk daftar penerima BLT. Kalau tak percaya, silahkan bapak (wartawan) cek datanya di kantor hukum tua,” ungkap warga.
Terkait hal ini, Hukum Tua Desa Kawiley, Veddy Ngantung, saat dikonfirmasi, tidak menampik hal tersebut.
“Iya, semua keluhan itu sudah masuk juga kepada saya. Itulah sebabnya kemarin saya ambil kebijakan merevisi kembali data penerima BLT tahap empat,” kata Ngantung.
Dikatakannya lagi, kebijakan meninjau sekaligus merevisi kembali data penerima BLT terpaksa dilakukan karena adanya desakan sejumlah warga yang merasa diperlakukan tidak adil.
“Setelah dicek kembali datanya, ternyata benar ada kejanggalan di sana. Ada nama-nama yang jelas-jelas tak layak dapat BLT, namun tercantum di daftar penerima,” ungkapnya sembari menambahkan, daftar penerima tersebut sudah dibuat sebelum dia dilantik sebagai hukum tua definitif.
“Saya temukan ada suami, istri dari BPD. Termasuk perangkat desa. Kemudian, ada pula saudara dari BPD dan perangkat desa yang justru baru tamat kuliah,” tambahnya.
Ironisnya lagi, sambung Veddy, lebih parah adalah laporan warga yang saya terima menyebutkan kalau ada oknum BPD yang minta jatah dari penerima BLT.
“Jadi, dari total sembilan ratus ribu yang diterima, ada beberapa yang harus dikembalikan kepada oknum BPD. Dan ini bukan hanya terjadi pada satu orang, tapi ada beberapa warga yang melaporkan praktek kurangajar ini kepada saya,” ungkapnya dengan nada kesal.
Dia mengaku makin curiga ketika dirinya mengajukan data yang telah diverifikasi agar dimusyawarahkan lagi, tak diindakkan oleh BPD.
“Kenapa BPD tak mau menerima nama-nama yang telah saya revisi? Takut karena orang-orang titipan mereka tidak terakomodir?” sindirnya.
Ia pun mengingatkan oknum BPD nakal tersebut segera bertobat sebelum semua kebobrokan mereka diungkap ke publik.
“Sampai hari ini saya masih mencoba menahan diri sambil berharap mereka menyadari akan apa yang mereka perbuat. Namun, jika mereka tetap seperti itu, maka saya akan buka semua data, termasuk nama-nama penerima BLT yang sudah ada kongkalikongnya,” tegas Ngantung sembari menambahkan jika dirinya siap bertanggungjawab atas tindakannya, sebab itu demi kepentingan banyak orang.
Sekadar diketahui, jumlah penerima BLT DD tahap IV desa Kawiley adalah 108 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). (Josua)
