Bupati FDW dan Wabup PYR Bertekad Terus Dapatkan WTP dalam Tata Kelola Keuangan Daerah

oleh

Minsel www.inspirasikawanua.com – Berbagai upaya dalam komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dibawah pimpinan Bupati Franky Donny Wongkar, SH Bersama Wakil Bupati Pdt. Petra Yani Rembang, M.Th dalam rangka peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dibuktikan dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan opini “WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)” yang disampaikan oleh Anggota VI BPK RI juga sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA., pada Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di Manado, Senin (15/5/2023).

Acara tersebut juga turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara dr. Fransiskus A. Silangen, SpB-KBD, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Steve H. Kepel, ST, M.Si, para Bupati dan Walikota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah serta Kepala Badan Pengelolah Keuangan Kabupatan/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara.

Dan turut hadir mendampingi Bupati Franky Donny Wongkar, SH pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Glady N. L. Kawatu, SH, M.Si, Inspektur Daerah Hendra Pendeynuwu, SE, Asisten Adminstrasi Umum Sekda Arthur Tumipa, M.Ed, Kepala BKAD Drs. James Tombokan, Sekretaris DPRD Lucky Tampi, SH, Kepala BKPSDM Sonny Makaenas, AP, SIP, M.Si dan Kadis Kominfo Tusrianto Rumengan, SSTP, M.Si.

Gubernur Olly Dondokambey, SE pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dari Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota se Provinsi kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara atas kerja sama yang sudah terjalin selama ini, dan juga yang telah bekerja dengan maksimal dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Utara.

Baca juga:  Jaga Kerukunan Sulut, Gubernur Olly Ucapkan Terima Kasih untuk GP Ansor

Hal ini merupakan tanggung jawab yang lebih besar ke depan terutama terhadap catatan-catatan pemeriksaan atas laporan keuangan, agar supaya ditindaklanjuti untuk menjawab dan menyelesaikan pemasalahan yang ada.

Selanjutnya Gubernur Olly Dondokambey, SE menambahkan bahwa Opini ini menjadi tantangan ke depan serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah harus terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu Anggota VI BPK RI juga sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA., menjelaskan bahwa BPK diberikan amanat oleh undang-undang untuk memeriksa serta memberikan opini terhadap laporan keuangan lembaga pemerintah termasuk Pemerintah Daerah.

Hasil pemeriksaan ini dapat dimanfaatkan untuk perbaikan penyusunan APBD yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang, selain itu juga bahwa rekomendasi-rekomendasi segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan boleh mendapatkan Opini WTP, antara lain berdasarkan indikator-indikator :
1. Laporan keuangan K/L harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). SAP sendiri adalah pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah.
2. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Pengendalian internal yang kuat akan menghasilkan laporan keuangan yang efisien, efektif, dan patuh terhadap peraturan.
3. Pengungkapan informasi di laporan keuangan juga harus jelas dan detail.
4. Pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca juga:  PDM Berikan Bantuan Untuk Warga Desa Batu

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022 oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara Arief Fadillah S.E., M.M., CSFA yang diterima langsung Oleh Bupati Franky Donny Wongkar, SH dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bupati Franky Donny Wongkar, SH menyampaikan dengan opini WTP ini, akan terus memotivasi seluruh Perangkat Daerah untuk lebih giat lagi serta melakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Pencapaian predikat WTP ini harus dipertahankan serta ditingkatkan dengan pengelolaan keuangan yang harus lebih baik ke depan”, ujar Bupati Franky Wongkar

Adapun Opini WTP ini sebagai prestasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar, SH dan Wakil Bupati Pdt. Petra Yanni Rembang, M. Th untuk kedua kalinya sejak dilantik dan juga dengan opini WTP ini telah membawa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan WTP 7 kali berturut-turut, sebagai bukti komitmen Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel menuju Kabupaten Minahasa Selatan yang Maju, Berkepribadian dan Sejahtera. (Advertorial/Fanly)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *