Manado, www.inspirasikawanua.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa untuk Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa melalui Program Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Kegiatan yang dibuka oleh Sekdaprov Sulut, Steve Kepel ini, ditandai dengan Penyematan tanda peserta, berlangsung di Hotel Aryaduta Manado, Rabu (26/6/2024).
Mengawali kegiatan, Sekdaprov Steve Kepel juga membawakan materi tentang kebijakan pemerintah dalam tatakelola pemerintah desa. Dimana, 3 hal penting yang harus menjadi perhatian serius dari pemerintah desa yakni inflasi, stunting dan batas wilayah.
Untuk inflasi, kata Sekprov Kepel, merupakan hal penting untuk mempertahankan perekonomian daerah dengan memperhatikam sektor-sektor terkait seperti pertanian dan peternakan agar harga tidak melonjak tinggi.
“Contohnya pada harga daging babi, dimana naik tinggi karena adanya virus flu babi waktu lalu sehingga produksinya turun. Demikian juga dengan beras yang harus diawasi sehingga pemerintah provinsi melalui Gubernur mengharapkan ke pemerintah pusat kiranya pelabuhan Bitung menjadi salah satu pelabuhan untuk pelabuhan beras impor,” jelas Sekprov Kepel.
Terkait stunting, dirinya mengharapkan tersedianya lapangan pekerja. Bila pengangguran tinggi juga akan memicu naiknya angka stunting, karena kurangnya pemberian gizi bagi bayi dalam kandungan akibat minimnya pendapatan dalam rumah tangga.
“Tingginya inflasi akan memicu angka pengangguran sehingga imbasnya terjadi peningkatan stunting,” ungkapnya.
Demikian halnya dengan batas wilayah. Sekdaprov Kepel meminta aparat pemdes harus menyelesaikan masalah tersebut agar tidak ada gesekan yang terjadi antar masyarakat.
“Batas wilayah ini harus dipahami pemdes. Sebab jika dalam batas itu ada potensi seperti hasil-hasil tambang, bisa menjadi masalah. Jadi pemdes harus memahami potensi daerah sendiri agar tidak menimbulkan masalah,” ungkapnya seraya menambahkan juga agar pemdes ikut memperhatikan UMKM di setiap desa.
Sebelumnya, Kepala Dinas PMD Provinsi Sulut, Darwin Muksin menyampaikan laporan singkat kegiatan ini diikuti oleh aparatur desa yang berasal dari Kabupaten dan Kota yang ada se-Sulut.
“Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 463 orang, yang berasal dari Dinas PMD Kabupaten/Kota, Camat, Pemdes dari Minahasa, Minut, Minsel, Minsel, Mitra, Bolmong, Bolsel, Boltim, Kepulauan Sitaro, Talaud dan Kota Kotamobagu,” jelasnya. (Maycle)
