Bogor, www.inspirasikawanua.com – Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., terus menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan kawasan perbatasan dengan menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang diadakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP) di Hotel Sentul Lake, Bogor.
Rapat penting ini bertujuan untuk menyelaraskan pembangunan kawasan perbatasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Kehadiran Bupati Wongkar menegaskan keseriusan Minahasa Selatan dalam mendukung upaya pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Dalam forum tersebut, Bupati Wongkar menekankan bahwa pengelolaan batas wilayah negara yang efektif sangat krusial untuk memperkokoh berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. “Penguatan sektor politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan perbatasan adalah kunci untuk menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa pembangunan kawasan perbatasan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan agar memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.
Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, yang dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pengarah BNPP RI, memberikan arahan strategis terkait pengelolaan perbatasan negara. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP RI, juga hadir dan memberikan sambutan yang menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kawasan perbatasan.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Sekretaris BNPP, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, serta 18 gubernur wilayah perbatasan, para Bupati/Wali Kota, dan perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menangani isu perbatasan sebagai prioritas nasional.
Mendagri, Tito Karnavian dalam paparannya menyampaikan visi pengelolaan kawasan perbatasan nasional 2025–2029, yaitu mewujudkan kawasan yang tangguh, mandiri, sejahtera, dan adaptif. Visi ini akan diwujudkan melalui penguatan pertahanan dan keamanan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal, dan percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Mendagri juga menekankan pentingnya penegakan hukum lintas batas, peningkatan tata ruang dan infrastruktur, pengembangan potensi unggulan daerah, serta tata kelola kelembagaan yang efisien dan terintegrasi.
Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dalam sambutannya menekankan pentingnya penyelarasan pembangunan kawasan perbatasan dengan RPJMN 2025–2029 sesuai dengan amanat UU 43/2008 tentang Wilayah Negara. Sementara itu, Sekjen BNPP, Komjen Makhruzi Rahman, melaporkan bahwa jumlah anggota BNPP meningkat signifikan dari 18 menjadi 40 kementerian/lembaga sesuai dengan Keputusan Kepala BNPP Nomor 35.04-265 Tahun 2025, menunjukkan semakin solidnya dukungan lintas sektoral dalam pengelolaan perbatasan.
BNPP RI menargetkan pembangunan kawasan perbatasan yang ambisius di 18 provinsi, 74 kabupaten/kota, 22 PKSN, dan 204 kecamatan prioritas dalam periode RPJMN 2025-2029. Sebagai bagian dari upaya tersebut, BNPP RI telah berhasil menyelesaikan pembangunan dan pengoperasian 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 6 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2019. Pembangunan PLBN ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, memperkuat pengawasan perbatasan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya.
Kehadiran Bupati Minahasa Selatan dalam Rakorendal ini diharapkan dapat memperkuat komitmen daerah dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan kawasan perbatasan dapat menjadi beranda depan Indonesia yang maju dan sejahtera. (FT)
