Manado, www.inspirasikawanua.com – Sebuah tonggak sejarah terukir bagi Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) saat Bupati Franky Donny Wongkar, S.H., menerima penghargaan prestisius dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia atas inisiatifnya yang revolusioner dalam mendirikan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap desa dan kelurahan. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen dan dedikasi Pemerintah Kabupaten Minsel dalam menghadirkan akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menkumham Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., dalam sebuah acara megah yang berlangsung di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado, pada Kamis (26/2). Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., yang memberikan dukungan penuh terhadap program inovatif ini.
“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, serta dukungan dari masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi,” ujar Bupati Wongkar dengan nada syukur setelah menerima penghargaan. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan Posbakum agar semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu.”
Acara peresmian Posbakum desa/kelurahan dan pembukaan pelatihan paralegal serentak se-Sulawesi Utara ini juga diwarnai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. Langkah ini semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan akses keadilan yang inklusif.
Menkumham Supratman Andi Agtas dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Minsel atas inisiatifnya yang visioner. “Apa yang dilakukan oleh Minahasa Selatan ini adalah contoh yang sangat baik dan patut untuk ditiru oleh daerah-daerah lain di seluruh Indonesia,” ujarnya. “Dengan adanya Posbakum di setiap desa dan kelurahan, masyarakat tidak perlu lagi merasa takut atau kesulitan untuk mencari keadilan.”
Program penguatan paralegal desa menjadi salah satu fokus utama dalam upaya memperluas akses keadilan. Paralegal desa akan menjadi garda terdepan dalam memberikan penyuluhan hukum, mediasi, dan pendampingan hukum bagi masyarakat di tingkat desa. Mereka akan dilatih secara intensif untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukum secara damai dan berkeadilan.
Bupati Wongkar menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Minsel akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam memastikan keberlanjutan layanan Posbakum. “Posbakum bukan hanya sekadar program, tetapi merupakan instrumen penting dalam melindungi hak-hak masyarakat dan memberdayakan mereka agar lebih sadar hukum,” tegasnya.
Penghargaan ini menjadi motivasi tambahan bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan semangat “Cepat, Tepat, dan Profesional,” Pemerintah Kabupaten Minsel berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan hukum yang inklusif, berkeadilan, dan mudah diakses oleh seluruh warga. (Fanly)
