Minsel, www.inspirasikawanua.com – Suasana khidmat menyelimuti Ruang Rapat DPRD Kabupaten Minahasa Selatan pada Selasa, 9 Juni 2026, saat Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., memimpin jalannya Rapat Paripurna. Agenda utama hari itu adalah Pembicaraan Tingkat Kesatu terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Stefanus D. N. Lumowa, S.E., didampingi Wakil Ketua DPRD, Paulman Stevanus Runtuwene, S.T., serta Ezekiel Paruntu Stuart, S.H., menjadi forum penting untuk meninjau secara mendalam realisasi anggaran tahun sebelumnya. Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang menjadi dasar pembahasan, telah melalui proses audit ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Kabar gembira menyertai rapat ini. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kembali mengukir prestasi gemilang dengan meraih opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dari BPK RI. Ini merupakan pencapaian opini WTP yang ke-10 kalinya secara berturut-turut, sebuah bukti nyata komitmen dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah. Opini WTP ini diserahkan langsung oleh BPK RI pada tanggal 29 Mei 2026, setelah melalui proses pemeriksaan yang komprehensif.
Bupati Franky Donny Wongkar, S.H., dalam kesempatan tersebut, menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan. “Keberhasilan mempertahankan opini WTP ini tidak lepas dari peran serta aktif, dedikasi, dan kerja sama yang luar biasa dari seluruh anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sinergi ini adalah kunci bagi kemajuan daerah kita,” ujar Bupati Wongkar.
Ucapan terima kasih yang sama juga dilayangkan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. “Kerja nyata, kerja kolaboratif, dan kinerja luar biasa dari seluruh aparatur pemerintah telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini sejalan dengan misi kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis digitalisasi,” tambahnya. Komitmen ini, lanjut Bupati, adalah pondasi untuk mewujudkan Minahasa Selatan yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Bupati Wongkar memberikan apresiasi kepada seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terus hadir dan berkomitmen mengawal setiap proses demokrasi di daerah. Pemantauan langsung yang dilakukan Forkopimda terhadap tahapan-tahapan penting, termasuk proses audit ini, menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan unsur pimpinan daerah.
“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan setiap agenda pembangunan daerah. Mari kita bersama-sama menjaga suasana yang aman, damai, dan kondusif demi terwujudnya Minahasa Selatan yang kita dambakan,” seru Bupati Wongkar.
Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Glady Kawatu, S.H., M.Si., beserta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, para Camat, serta segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Dari unsur Forkopimda, tampak hadir Kepala Kepolisian Resor Minahasa Selatan, AKBP David Candra Babega, S.I.K., M.H.; Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, Albertus Roni Santoso, S.H., M.H.; Danramil 1302-17 Motoling, Kapten Infanteri Hisyam Jambi, yang mewakili Dandim 1302 Minahasa; serta segenap anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan.
Pencapaian opini WTP ke-10 kali ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari kerja keras, integritas, dan akuntabilitas yang terus dijunjung tinggi oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Ini menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk terus melanjutkan estafet pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Minahasa Selatan yang lebih maju. (Fanly)
