Minsel, www.inspirasikawanua.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya kegiatan Forum Kepatuhan Kabupaten Minahasa Selatan bertajuk “Kabupaten Minahasa Selatan Road To Universal Coverage Jamsostek Untuk Kesejahteraan Masyarakat Pekerja” yang diselenggarakan bersama BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Utara.
Acara yang berlangsung meriah ini dihadiri oleh jajaran penting pemerintahan daerah, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Glady N.L Kawatu, para Kepala Perangkat Daerah, serta Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Utara, Dr. Maulana Anshari Siregar. Semangat kolaborasi dan optimisme terpancar dari setiap peserta yang hadir.
Dalam sambutannya, Dr. Maulana Anshari Siregar menyampaikan apresiasi tinggi kepada Bupati Minahasa Selatan atas komitmen dan kepemimpinan dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ia juga menyoroti langkah progresif Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang menjadi pemerintah daerah pertama di Sulawesi Utara yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepatuhan.
“Forum kepatuhan ini bukan hanya sekadar forum koordinasi, tetapi juga merupakan instrumen tata kelola pemerintahan daerah yang berpihak pada perlindungan pekerja,” tegas Dr. Maulana. Ia menambahkan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah wujud nyata kehadiran negara dalam setiap risiko kehidupan pekerja.
Kepala Kejaksaan Negeri Amurang, Albertus Roni Santoso, SH.MH, selaku Ketua Forum Kepatuhan Kabupaten Minahasa Selatan, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan demi mencapai kesejahteraan bersama. Ia mengajak semua pihak untuk optimis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, meskipun di tahun 2026 terdapat tantangan efisiensi anggaran.
Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, SH, dalam arahannya menjelaskan bahwa forum ini diadakan untuk menyamakan persepsi tentang program kegiatan forum, sesuai dengan SK Nomor 25 Tahun 2026. Ia mengakui bahwa target Universal Health Coverage (UHC) BPJS saat ini baru mencapai 35,62%, sehingga perlu upaya ekstra untuk menjangkau 62.047 orang lagi demi mencapai target di tahun 2026.
“Upaya pencapaian target ini akan disebar ke berbagai sektor dengan target masing-masing. Kebijakan dan strategi akan dirumuskan sesuai kebutuhan dan kondisi lokal, dengan taktik dan strategi yang disesuaikan untuk calon penerima manfaat,” jelas Bupati
Lebih lanjut, Bupati Franky menyoroti data BPJS yang menunjukkan bahwa manfaat terbesar dari BPJS adalah untuk kebutuhan sekolah (34%), diikuti buka usaha (26%), bayar hutang (18%), dan kedukaan (11%). Informasi ini, menurutnya, perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar semakin banyak yang menyadari pentingnya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.
Forum Kepatuhan Kabupaten Minahasa Selatan menargetkan penambahan 62.047 peserta baru BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2026. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan BPJS Ketenagakerjaan, forum ini akan fokus pada pengawasan, pembinaan, dan implementasi regulasi yang efektif.
Pemerintah Daerah juga memberikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan atas pelayanan kepada masyarakat, termasuk realisasi pembayaran klaim manfaat, pemberian beasiswa, serta dukungan perlindungan bagi pekerja rentan melalui pembayaran iuran oleh pemerintah daerah.
Dengan semangat persatuan dan tekad yang kuat, Forum Kepatuhan Kabupaten Minahasa Selatan optimis dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Minahasa Selatan. (Fanly)
