Minsel, www.inspirasikawanua.com – Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., baru-baru ini menghadiri acara silaturahmi penting dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H. Acara ini juga menjadi momen penting bagi DPD ABPEDNAS Provinsi Sulawesi Utara dengan diadakannya Rapat Pleno Perdana bersama DPC ABPEDNAS Kabupaten/Kota Kotamobagu se-Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini berlangsung meriah di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara pada Senin (20/4/2026).
Pertemuan ini menjadi wadah diskusi intensif mengenai program kerja yang akan dijalankan sepanjang tahun 2026. Salah satu fokus utama adalah menindaklanjuti perjanjian kerja sama (PKS) yang telah disepakati antara DPD/DPC ABPEDNAS dengan Kejaksaan. Langkah ini merupakan bagian krusial dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar lebih akuntabel dan berlandaskan pada hukum yang berlaku.
Kehadiran tokoh-tokoh penting semakin menambah bobot acara ini. Ketua DPD ABPEDNAS Sulawesi Utara, Ir. Stefanus B.A.N. Liow, M.A.P., yang juga merupakan anggota DPD RI, turut hadir bersama para kepala daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Sulawesi Utara. Sinergi antara berbagai pihak ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pembangunan desa di seluruh wilayah Sulawesi Utara.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan komitmen kuatnya untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor. Tujuan utamanya adalah mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan taat hukum, khususnya di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah, lembaga hukum, dan organisasi masyarakat dalam membangun desa yang lebih baik.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh para bupati dan wakil bupati se-Provinsi Sulawesi Utara, Wali Kota Kotamobagu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Utara, serta jajaran pengurus ABPEDNAS. Kehadiran para pemimpin daerah ini menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. (Fanly)
