Inspirasikawanua.com – Minahasa Utara, Tak terasa Kabupaten tercinta kita ini Minahasa Utara sebentar lagi pada 20 November nanti, akan memasuki usia yang ke16 tahun.
Kepada media ini salah satu aktifis yang dikenal vokal di Minut, William S Luntungan menuturkan, jika Kabupaten Minut saat ini ibarat anak gadis yang pada usia ini adalah usia rawan dimana sang gadis harus bisa menjaga diri agar tidak salah dalam bergaul dan menjadi tugas utama orang tua, keluarga dan sahabatnya untuk menjaga sang gadis agar tidak salah dalam melangkah demi masa depannya.
Lalu bagaimana dengan Kabupaten Minut?,
Impian para pendiri Kabupaten ini masih jauh dari harapan, tonggak utama Pemerintahan yang diharapkan harmonis justru ibarat air dan minyak yang tidak bisa menyatu.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan program Pemerintahan VAP JO bagaikan robot yang hanya menunggu perintah Kepala Daerah tanpa inisiatif untuk melakukan terobosan. Karena sebagian OPD tidak diisi oleh orang-orang yang tepat sesuai latar belakang pendidikannya.
Lalu bagaimana dengan para wakil rakyat?
Setali tiga uang, para Legislator yang diharapkan mampu menjadi alat kontrol jalannya Pemerintahan terkesan sibuk dengan urusannya sendiri. 30 Wakil Rakyat baik yang lama maupun yang baru terlalu sering keluar daerah sehingga kelihatannya kurang memperhatikan roda Pemerintahan di Kabupaten Minut.
Fungsi pengawasan hampir tidak ada, yang ada hanya sekedar berita pencitraan. Predikat Macan Ompong layak disandang karena tidak bisa mengambil tindakan apapun. Perihal ketidakhadiran Kepala Dispora walaupun sudah beberapa kali diundang oleh DPRD Minut terkait Porprov beberapa waktu lalu, menjadikan warga Minut tidak mau lagi berharap banyak.
Begitu juga keluhan sejumlah kontraktor Minut terkait banyaknya ‘aspirasi’ beberapa Legislator baik yang tertata di APBD induk maupun APBD Perubahan.
“Hampir semua tempat terdapat ‘aspirasi’ mereka yang bukan hasil Musrembangdes, Musrembang, yang dinilai hanya buang-buang waktu,”keluh sejumlah warga yang enggan disebut namanya kepada saya beberapa waktu lalu.
Luntungan juga berharap agar dalam pembahasan APBD 2020 nanti Aparat Penegak Hukum (APH) yang ada di Minut dapat mengawasi seluruh kegiatan Eksekutif dan Legislatif yang berkaitan dengan APBD 2020.
Dimana menurut informasi minggu ini akan dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (KUA-PPAS) Minut 2020.
“Operasi Tangkap Tangan (OTT) Desember 2015 lalu merupakan bukti adanya oknum-oknum yang bermain-main dalam pembahasan anggaran. Tiap tahun harus selalu diingatkan bahwa warga Minut tidak bisa lupa tentang hal itu, bisa saja kejadian serupa kembali terjadi karena saya pribadi masih sangsi penghuni gedung Tumetenden sudah bersih dari bargaining-bargaining antara Eksekutif dan Legislatif. Harapan kami agar APBD Minut 2020 nanti lebih memihak rakyat jangan cuma kepentingan segelintir orang ataupun kelompok. Apalagi menjelang Pilkada tahun depan, bukan tidak mungkin ada anggaran-anggaran siluman seperti anggaran lem aibon dan pulpen di APBD DKI Jakarta tapi dalam skala kecil yang tiba-tiba masuk dalam APBD. Kami siap membantu pihak Kejaksaan dan Kepolisian supaya APBD 2020 nanti betul-betul memprioritaskan kepentingan warga Minut bukan cuma hasil kongkalikong”, ketus Luntungan seraya berharap agar Eksekutif dan Legislatif Minut mengurangi anggaran perjalanan keluar daerah sebagimana yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu dimana menurut Menteri Keuangan Sri Mulyanipun biasanya hanya tersisa sekitar 30% anggaran buat rakyat.
Lanjutnya, milyaran rupiah terkuras untuk perjalanan dinas di APBD Perubahan 2019 ini. Bukan tidak mungkin puluhan milyar perjalanan dinas juga mereka anggarkan di APBD tahun depan. Lebih baik anggaran tersebut dipakai untuk tunjangan lansia, menaikan honor THL, Pemerintah Desa, anggaran untuk atlit/murid berprestasi yang sudah mengharumkan nama Minut dan hal-hal yang pro rakyat lainnya.
“bagi Ibu Kajari dan Ibu Kapolres kalau ada Eksekutif dan Legislatif yang kedapatan mencoba-coba banakal dengan uang rakyat dalam pembahasan, diharapkan agar mereka dapat langsung ditangkap, dan kami sebagai warga Minut pasti akan mendukung itu,”tutup Luntungan sembari menambahkan jika ditahannya beberapa kepala SKPD beberapa waktu lalu karena adanya masalah hukum, itu bukti bahwa ada yang salah dengan sistem Pemerintahan di Minut baik yang lama maupun saat ini. (WIL/Josua)
1,584 total views, 3 views today
