Kepala DINSOSPMD Alpret Pusungulaa Selesaikan Persoalan Desa Darunu

oleh
Alpret Pusungulaa
Alpret Pusungulaa

Minahasa Utara, Inspirasikawanua.com – Persoalan dugaan Pungutan Liar (Pungli) dan pemberhentian perangkat desa yang diduga dilakukan oleh Plt Hukum Tua desa Darunu mendapat respon dari kepala dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Minahasa Utara Alpret Pusungulaa.

Selaku instansi yang membidangi pemerintahan desa, Pusungulaa bergerak cepat turun langsung ikut menyelesaikan masalah ini. Pusungulaa memanggil Plt Hukum Tua untuk dimintai klarifikasi dihadapan Sekda dan Asisten I.

Kepada media ini Pusungulaa mengatakan, hasil klarifikasi dengan Plt Hukum Tua desa Darunu bahwa permintaan bantuan kepada masyarakat bungan pungutan melainkan sumbangan untuk membayar biaya penasehat hukum guna membela perkara tanah milik pemerintah desa yang saat ini sedang disidangkan di pengadilan negeri Airmadidi.
Keputusan untuk meminta sumbangan tersebut sudah melalui kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD melalui forum musyawarah.

Baca juga:  Buka Musda X Gerakan Pramuka Sulut, Silangen Harap Terus Bersinergi Dengan Pemerintah

“Berdasarkan pernyataan hukum tua, permintaan sumbangan kepada masyarakat untuk membayar pengacara telah dibahas dalam forum bersama BPD, bukan inisiatif atau untuk kepentingan hukum tua, namun demikian uang tersebut sudah kami perintahkan untuk dikembalikan kepada masyarakat,” ujar Pusungulaa.

Soal pemberhentian perangkat desa lanjut Pusungulaa tidak benar, sebab surat peringatan darurat yang dikeluarkan Plt Hukum Tua adalah surat peringatan kedua, namun salah dalam menggunakan judul surat.

Setelah memanggil Plt Hukum Tua, Senin (31/8) pihaknya akan memanggil perangkat desa yang berseteru dengan hukum tua untuk dimintai klarifikasi.

Baca juga:  Pemdes Batu Kembali Sukses Salurkan BLT Tahap III Untuk 33 KPM

“Setelah Plt Hukum Tua, kini giliran perangkat desa yang akan kami mintakan klarifikasi terkait permasalahan antara dirinya dan hukum tua. Namun saya mau tegaskan bahwa di desa Darunu hingga saat ini tidak ada pergantian perangkat desa,” tegas Pusungulaa.

Ditambahkannya, dalam menjalankan roda pemerintahan desa komunikasi dan harmonisasi hubungan antara hukum tua dengan perangkat desa sangat diperlukan, sebab pemerintah desa harus memberikan teladan yang baik kepada masyarakat sehingga etika dalam pemerintahan sangat penting agar tidak ada lagi persoalan diinternal pemerintah desa yang nantinya akan mencederai citra pemerintah desa itu sendiri. (Josua)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *