Wah.. Mantap, Dilantik Langsung Bupati JG 22 Maret Lalu, Hari Ini Pemkab Minut Akan Keluarkan SK Pembatalan Pelantikan Eselon II, III, IV, Nasib Para Pejabat Dipertanyakan?

oleh

Minahasa Utara, www.inspirasikawanua.com – Buntut surat edaran Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian yang ditujukan kepada Gubernur/Pj Gubernur. Serta Bupati/Wali Kota/Pj. Bupati/Pj Wali Kota seluruh Indonesia ini berisi menyangkut kewenangan Kepala Daerah pada daerah yang melaksanakan Pilkada dalam aspek kepegawaian.

Sementara, berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tersebut di atas, bahwa penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 22 September 2024.

Sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan terhitung tanggal 22 Maret 2024. Berpedoman pada ketentuan tersebut, mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah, dilarang melakukan pergantian Pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.

Baca juga:  Cegah Penyebaran Virus Covid-19, Pemdes Tambun Semprotkan Desinfektan Ke Pemukiman Warga

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang awalnya melakukan pelantikan eselon II, III, dan IV pada tanggal 22 Maret lalu, pada hari ini Kamis (18/4/2024) akan mengeluarkan surat atau SK Pembatalan atas pelantikan tanggal 22 Maret 2024 lalu yang dilantik langsung Bupati Joune Ganda SE MAP MM MSi di pendopo Kantor Bupati Minut.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala BKPSDM Minut Yohanes Katuuk SSTP MAP kepada media ini, Kamis (18/4/2024).

“Hari ini kami akan keluarkan SK Pembatalan dari pelantikan pejabat eselon II, III, IV yang dilakukan pada 22 Maret lalu. Seharusnya sudah akan kami keluarkan sejak Rabu 17 April kemarin, tetapi masih harus kami periksa terlebih dahulu jangan ada kekeliruan,” ungkap Katuuk.

Baca juga:  Inilah Sosok Oknum AL Jaksa Gadungan Yang Berkeliaran Dan Meresahkan Masyarakat Minut

Sementara atas beberapa pertanyaan dari para pejabat eselon II, III, IV Tetang bagaimana nasib mereka yang telah dibatalkan atas jabatan mereka langsung dijawab oleh Kaban BKPSDM.

“Setelah pembatalan ini kami langsung memohon ijin ke Kementerian Dalam Negeri terkait hal ini. Jika disetujui akan dikembalikan lagi sesuai hasil pelantikan pada 22 Maret lalu,” ujar Katuuk.

Saat ditanyakan berapa lama harus menunggu hasil permohonan ijin dari Kemendagri, Kaban Obe sapaan akrabnya menegaskan jika paling lambat 14 hari dan akan dikembalikan kembali jabatan sesuai hasil pelantikan 22 Maret lalu. (Josua)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *