Manado, www.inspirasikawanua.com – Gubernur Olly Dondokambey menghadiri Rapat Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan Kepala Daerah se-Sulut, Kamis (14/7/2022) di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut.
RDP yang dilaksanakan oleh KPK RI ini, dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi RI, Didik Agung Widjanarko, Gubernur Olly Dondokambey, Pj. Sekdaprov Praseno Hadi, Forkopimda Sulut, Pimpinan instansi vertikal, Pimpinan DPRD Kabupaten Kota, Sekretaris Daerah Kabupaten Kota, Inspektur Kabupaten Kota, Kepala Dinas PUPR, BPKD Kabupaten Kota serta seluruh tamu undangan Bupati/Wali Kota se-Sulut, Pejabat Eselon 2 Pemprov Sulut, dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Olly mengatakan dengan adanya program pemberantasan korupsi yang terintegrasi di provinsi Sulawesi Utara bisa menghancurkan perbuatan melawan hukum tersebut.
“Saya harapkan ini akan memotivasi kita semua untuk dapat menghancurkan upaya korupsi dengan pelaksanaan program pemberantasan korupsi yang terintegrasi di daerah Bumi Nyiur Melambai yang kita cintai,” kata Gubernur.
Lebih lanjut, Gubernur Olly menyampaikan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang harus diberantas secara bersama-sama karena dampak buruknya terhadap sendi-sendi kehidupan serta proses pembangunan bangsa.
“Kita telah berusaha untuk mengurangi korupsi dengan berbagai cara, KPK sendiri sadari selalu belum maksimal dan total sebagai aktor utama dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak korupsi di negara ini. Namun pencegahan korupsi tidak boleh berhenti, kita semua harus bersama-sama satu irama dalam melakukan pencegahan terhadap korupsi,” imbuhnya.
Lebih jauh Gubernur Olly mengungkapkan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya selalu mendukung penuh program dan kegiatan dari KPK yakni koordinasi supervisi pencegahan korupsi yang ada di bumi Nyiur Melambai ini.
Selain itu, Gubernur juga menjelaskan bahwa semua yang dilakukan bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih transparan dan akuntabel. Dan akan berupaya lebih lagi lewat 8 bidang yang menjadi program utama kegiatan konsumsi PPK yakni:
1. Perencanaan.
2. penganggaran APBD
3. pengadaan barang dan jasa.
4. Pelayanan terpadu satu pintu.
5. Stapibilitas manajemen ASN.
6. Tata kelola Dana Desa.
7. Mengoptimalisasi pendapatan daerah serta
8. manajemen aset daerah.
“Untuk itu, saya berharap kiranya kegiatan ini dapat dioptimalkan dan manfaatkan bersama serta kita jadikan sebagai wahana komunikasi aktif dan saling berbagi informasi dan gagasan terkait upaya ke depan dalam menghilangkan perilaku semakin mantap sehingga kita terus dapat meningkatkan pengawasan fungsional internal secara umum dalam mencegah dan memberantas korupsi di daerah Demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang setinggi-tingginya,” kuncinya. (*)
