Perjuangkan Hutan Desa Yang Digugat, LPM dan Lurah Airmadidi Bawah Pakai Dana Pribadi Operasional Persidangan, Perhatian Pemkab Minut Diperlukan

oleh
Ketua LPM Airmadidi Bawah Johan Noldy Awuy.
Ketua LPM Airmadidi Bawah Johan Noldy Awuy.

Minahasa Utara, www.inspirasikawanua.com – Perjalanan panjang permasalahan tanah di kelurahan Airmadidi Bawah terus berlanjut hingga kini.
Permasalah hutan desa Airmadidi bawah ini, sejak 2013 dan telah menjalani dua kali masa persidangan. Sebagai tergugat yakni Lurah Airmadidi Bawah, ikut tergugat satu LPM, dan tergugat 2 Camat Airmadidi.

Kepada media ini Ketua LPM Kelurahan Airmadidi Bawah Johan Noldy Awuy menuturkan jika permasalah awalnya datang dari jual beli tanah di tahun 2013, yaitu tanah milik desa dengan luas kurang lebih 13 hektar dari 80 hektar yang dibeli. Dan jual beli tanah kala itu dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat.

Baca juga:  Bupati JG Bertemu Owner MIS Billy Kumolontang, Bahas Potensi Ekonomi di Minut

“Jual beli tanah diduga ilegal, tanah milik desa waktu itu melalui Camat saat itu, ibu Susana Katuuk. Sebagai penjual  Lepinus Kalesaran, dijual dan dibeli oleh Sandi Wong dengan total 80 hektar dan didalamnya terdapat tanah hutan desa Airmadidi bawah seluas 13 hektar. Belakangan terungkap disaat Yang bersangkutan akan membuat Sertifikat dan harus meminta  4 hak alas dari lurah. Akhirnya yang bersangkutan menggugat,” beber Johan Awuy.

Lanjutnya, untuk proses persidangan
yang pertama, kalah di pengadilan Negeri Airmadidi, kemudian menang di pengadilan tinggi dan sekarang dalam tahap kasasi.

Baca juga:  Berhasil Tingkatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemprov Sulut Sabet Paritrana Award 2019

“Yang kami perjuangkan adalah tanah pemerintah dan masuk dalam aset Pemkab tentunya. Hingga saat ini selama masa persidangan kami pihak LPM dan Kelurahan untuk biaya operasional menggunakan biaya pribadi. Memang ada pendampingan dari Pemkab tapi untuk semua operasional kami yang tanggung pribadi,” ungkap Awuy.

Dalam hal ini, pihak LPM Airmadidi Bawah mengharapkan perhatian Pemkab Minut dalam hal memperhatahaknya aset Pemkab ini.

“Kami LPM juga sudah sempat bertemu dengan Bupati dan menurut bupati, Pemkab akan memperhatikan itu dan akan coba dianggarkan di APBD-P nanti,” beber Awuy mengulangi peryataan Bupati. (Josua)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *