Minahasa Utara, www.inspirasikawanua.com — Sidang paripurna DPRD Minahasa Utara (Minut) yang seharusnya menjadi momen penting dalam kehidupan bernegara, justru berubah menjadi tontonan memalukan. Pada Jumat (15/08/2025), saat pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dibacakan serentak di seluruh Indonesia, hanya 13 dari total 30 anggota DPRD Minut yang hadir tepat waktu di ruang sidang paripurna.
Sidang yang dibuka pukul 09.58 WITA oleh Ketua DPRD Vonny A. Rumimpunu tersebut seharusnya menjadi forum strategis untuk menyimak arah kebijakan nasional dan menyelaraskannya dengan pembangunan daerah. Namun, barisan kursi kosong yang mencolok mengundang pertanyaan besar tentang komitmen dan rasa tanggung jawab para wakil rakyat.
Aktivis Minut, Husein Tuahuns, yang juga hadir saat itu tak bisa menyembunyikan kekecewaannya.
“Ini bukti nyata DPRD Minut tidak layak disebut wakil rakyat. Pidato presiden itu vital, menentukan arah program daerah. Kalau mereka sengaja mangkir, itu sama saja menutup mata terhadap nasib rakyat,” tegas Husein.
Ia juga menyindir keras kepemimpinan Ketua DPRD yang dinilai gagal mengoordinasikan kehadiran para anggota.
“Kalau ketua dewan tidak mampu memobilisasi anggota untuk hadir di acara sepenting ini, berarti kepemimpinannya hanya hiasan kursi. Malas hadir itu satu hal, tapi abai pada tugas negara itu pengkhianatan,” tambahnya.
Ironisnya, hingga pukul 10.58 WITA—satu jam setelah sidang dimulai—baru 21 anggota yang tercatat hadir. Itu berarti sembilan anggota DPRD Minut tidak menghadiri agenda kenegaraan ini sama sekali.
Ketiadaan mereka tidak sekadar soal fisik. Kursi kosong di ruang paripurna hari itu menjadi simbol ketiadaan semangat pengabdian, minimnya nasionalisme, dan tipisnya rasa tanggung jawab sebagian anggota legislatif Minut. Mereka hadir saat membahas gaji dan tunjangan, tapi ketika giliran menyimak pidato kepala negara yang menjadi pijakan arah pembangunan, sebagian memilih menghilang.
Masyarakat Minut patut bertanya: kepada siapa mereka menitipkan suara dan harapan lima tahunan ini?
“Kalau kebijakan daerah sering tak jelas arah, atau hanya jadi proyek pencitraan, jawabannya ada di sidang saat itu. Bukan karena mereka tidak tahu arah, tapi karena mereka tak peduli,” pungkas Husein.
Lanjut Tuahuns, ketidakhadiran dalam agenda kenegaraan bukan sekadar pelanggaran etika politik, tetapi juga isyarat lemahnya akuntabilitas publik. Rakyat Minahasa Utara berhak tahu, dan lebih dari itu, berhak menuntut pertanggungjawaban. (Josua)
