Jakarta Selatan, www.inspirasikawanua.com – Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., melakukan kunjungan kerja strategis yang penuh makna ke Kantor Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia di kawasan Jakarta Selatan. Kunjungan yang dipersiapkan dengan matang ini bukan hanya sekadar pertemuan resmi, melainkan langkah konkret untuk mempercepat transformasi pembangunan daerah dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi rakyat melalui sektor UMKM serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam pertemuan yang hangat dan penuh produktivitas ini, Bupati Franky Donny Wongkar diterima langsung oleh Asisten Deputi Bidang Produksi dan Digitalisasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Dr. Ali, S.T., M.Si., beserta jajaran ahli dan pejabat terkait. Kedua belah pihak secara intensif membahas berbagai langkah kolaboratif yang dapat menggairahkan potensi ekonomi daerah dan menyelaraskan program pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan dengan visi pembangunan nasional.
“Kunjungan hari ini adalah bentuk komitmen kita untuk bekerja sama erat dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkualitas,” ujar Bupati Franky Donny Wongkar dalam sambutannya di awal pertemuan. “Kabupaten Minahasa Selatan memiliki potensi besar di sektor UMKM dan kita bertekad untuk mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada, termasuk melalui inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.”
Agenda Utama: Permohonan Dukungan Pemanfaatan Gedung Plut Sebagai Mal Pelayanan Publik
Poin utama yang menjadi fokus perbincangan adalah penyampaian permohonan dukungan dan persetujuan resmi dari Kementerian UMKM atas rencana revolusioner Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk memanfaatkan lantai dasar Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai lokasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Minahasa Selatan. Konsep ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat dan mendukung kemajuan dunia usaha.
Rencana pemanfaatan ruang tersebut bukanlah tanpa dasar. Sebagaimana dijelaskan oleh Bupati Franky Donny Wongkar, konsep ini sejalan penuh dengan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada pilar pembangunan dari desa dan dari bawah melalui pemerataan ekonomi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berusaha untuk menghapus segala bentuk hambatan yang mungkin dialami masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses layanan pemerintah.
“Kita melihat bahwa pelayanan publik yang baik adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat,” terangnya. “Dengan menyatukan berbagai layanan dalam satu lokasi yang nyaman dan mudah dijangkau, kita tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan rasa kemudahan dan kepuasan kepada masyarakat serta para pelaku usaha di Kabupaten Minahasa Selatan.”
Strategi Inovatif: Optimasi Aset Pemerintah Tanpa Kurangi Fungsi Utama
Salah satu keunggulan utama dari konsep MPP di lantai dasar Gedung PLUT adalah kemampuannya untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah yang telah tersedia tanpa mengurangi fungsi utama PLUT sebagai pusat layanan koperasi dan UMKM. Konsep ini dirancang dengan cermat agar kedua fungsi dapat berjalan seiring dan saling melengkapi satu sama lain.
“Dengan kebijakan ini, kita ingin menunjukkan bahwa pemerintah dapat bekerja lebih cerdas dengan memanfaatkan apa yang sudah ada,” jelas Dr. Raymon Brando Tampemawa, S.H., M.H., Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang turut mendampingi Bupati dalam kunjungan tersebut. “Kita tidak perlu membangun gedung baru yang membutuhkan biaya besar, melainkan mengoptimalkan potensi dari infrastruktur yang sudah ada agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.”
Penyelenggaraan pelayanan publik melalui konsep MPP diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, efisien, terintegrasi, dan sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Mulai dari proses administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, KK, dan akta kelahiran, hingga perizinan usaha yang seringkali menjadi kendala bagi pelaku UMKM, semua akan dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat.
Terbentuknya Ekosistem Pelayanan Terpadu “One-stop Service Ecosystem”
Pemanfaatan Gedung PLUT sebagai lokasi MPP tidak hanya sekadar bentuk efisiensi dalam penggunaan ruang dan aset daerah, tetapi juga menjadi strategi cerdas dalam integrasi pelayanan publik dan pelayanan pengembangan usaha. Kehadiran MPP dalam satu kawasan dengan PLUT diharapkan akan membentuk ekosistem pelayanan terpadu yang komprehensif atau yang dikenal dengan istilah “one-stop service ecosystem”.
Dalam ekosistem ini, masyarakat dan pelaku usaha tidak hanya dapat mengakses berbagai layanan pemerintahan dalam satu lokasi yang mudah dijangkau, tetapi juga mendapatkan dukungan penuh untuk pengembangan usaha mereka. Konsep ini diharapkan akan menghilangkan silo-silo pelayanan yang seringkali membuat masyarakat bingung dan menghabiskan banyak waktu serta tenaga.
“Bayangkan saja, seorang pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha baru dapat datang ke satu tempat saja untuk mengurus semua perizinan yang dibutuhkan, mulai dari izin usaha, izin lingkungan, hingga surat keterangan lain yang diperlukan,” paparkan Dr. Meidy Maindoka, M.Si., Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Minahasa Selatan. “Setelah itu, mereka juga dapat langsung berkonsultasi mengenai cara mengembangkan usahanya, mendapatkan pendampingan bisnis, bahkan mengikuti program inkubasi usaha yang disediakan oleh PLUT. Ini adalah langkah revolusioner yang akan memberikan dampak besar bagi kemajuan UMKM di daerah kita.”
Manfaat Luas: Dari Kemudahan Berusaha sampai Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
Dari sisi pelaku UMKM, konsep MPP di Gedung PLUT akan memberikan manfaat yang sangat luas. Selain memperoleh kemudahan dalam proses perizinan dan administrasi usaha, para pelaku UMKM juga dapat langsung memanfaatkan berbagai layanan pendampingan, konsultasi bisnis, program inkubasi usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan dalam pengembangan usaha yang disediakan oleh PLUT.
Sinergi yang tercipta antara layanan publik dan layanan pengembangan usaha diharapkan mampu memberikan dampak berantai yang positif bagi perekonomian Kabupaten Minahasa Selatan. Mulai dari memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, meningkatkan kemudahan berusaha, memperkuat daya saing koperasi dan UMKM, hingga mendorong datangnya investasi baru ke daerah. Semua ini pada akhirnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki daya saing yang kuat di kancah nasional bahkan internasional.
“Kita yakin bahwa dengan langkah ini, Kabupaten Minahasa Selatan akan semakin menjadi destinasi yang menarik bagi pelaku usaha dan investor,” ucap Bupati Franky Donny Wongkar dalam penutup pertemuan. “Namun yang paling penting adalah bahwa kemajuan ekonomi yang kita raih akan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama oleh para pelaku UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi rakyat.”
Dalam kesempatan tersebut, Asisten Deputi Dr. Ali, S.T., M.Si., juga menyampaikan dukungan positif dari Kementerian UMKM terhadap inisiatif yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Ia menyatakan bahwa konsep yang diajukan sangat sejalan dengan program pemerintah pusat dalam mendorong kemajuan UMKM dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia.
“Kami sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Minahasa Selatan,” ujarnya. “Kementerian UMKM akan dengan senang hati memberikan dukungan dan bimbingan agar konsep ini dapat terealisasi dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta pelaku usaha di daerah tersebut. Kita akan melakukan proses evaluasi dan persetujuan dengan secepatnya agar program ini dapat segera diimplementasikan.”
Kunjungan kerja Bupati Franky Donny Wongkar ke Kementerian UMKM ini ditutup dengan harapan besar bahwa langkah strategis yang diambil akan segera memberikan dampak positif bagi perkembangan Kabupaten Minahasa Selatan. Tim kerja dari kedua belah pihak juga telah sepakat untuk segera melakukan tindak lanjut terkait dengan persetujuan dan perencanaan implementasi konsep Mal Pelayanan Publik di Gedung PLUT, dengan target agar dapat mulai beroperasi pada awal tahun berikutnya. (Fanly)
